Page 87 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018

- 79 -

Pasal 79

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA
atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen

Pengadaan.

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA

atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen
Pengadaan.

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5)

huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh

PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai
kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari

keterlambatan.

(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 80

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang

dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi ...