Page 84 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018

- 76 -

d. penggunaan produk dalam negeri;

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha

kecil; dan

f. Pengadaan Berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait

dan/atau lembaga yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 77

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP
disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan

masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada

menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan

kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini
adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) LKPP ...