Page 81 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018

- 73 -

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;

dan

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan

oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan

pengadaan secara elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan

pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 74

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri
atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan/atau

c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan

huruf b.

(2) Sumber ...