Page 17 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018

- 9 -

47. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah

jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/

Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia.

49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada

peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti

Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka

waktu tertentu.

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang
menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta
signifikan mengurangi dampak negatif terhadap

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi

Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

52. Keadaan ...