Page 13 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018

- 5 -

18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana

Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan

barang/jasa pemerintah.

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah aparat yang melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah.

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi

kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok ...